Bagian 3
Aceh Timur, BAP--Kepala Sekretariat KIP Aceh Timur Sunanda yang dikonfirmasi membenarkan dana pelaksanaan Bimtek KPPS diserahkan langsung kepada masing-masing ketua PPK, alasannya diserahkan langsung karena menggantikan dana para Ketua PPK yang dipakai pada saat pelaksanaan bimtek.
"Waktu bimtek kemaren dananya ditanggulangi dulu oleh ketua PPK, jadi kita kembalikan uang mereka " jelas Sunanda. Seraya membenarkan pencairan dilakukan malam hari.
Dari kejanggalan dan keanehan ini membuat PPS, KPPS dan publik semakin penasaran, ditambah lagi dengan banyaknya curhatan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang mengeluh berbagai hal yang berbeda-beda ketika pelantikan dan bimbingan teknik (bimtek).
Sedihnya lagi sebagian KPPS mengaku tidak disediakan makan siang saat mengikuti bimtek dan tak mendapatkan apa-apa selain snack, mereka juga mengaku hingga sekarang belum menerima uang sepersenpun. Pengakuan ini diutarakan KPPS asal kecamatan Simpang Ulim, kecamatan Darul Aman dan kecamatan Ranto Peureulak.
"Makan siang atau uang transport baik pada acara pelantikan maupun bimtek , sampai sekarang belum kami terima " ujar seorang KPPS asal Ranto Peureulak, sabtu 2/2/2024 kemarin red.
Ketua PPK Simpang Ulim, Abu Bakar yang dikonfirmasi membenarkan tidak ada persediaan makan siang saat digelar bimtek dan membenarkan belum diberikan uang transport dan uang saku kepada semua KPPS.
Ia beralasan karena PPS tidak mau menerima diserahkan secara tunai, menurutnya PPS meminta dananya ditransfer ke rekening.
Abu Bakar mengaku bingung mengelola dana bimtek KPPS karena pada dasarnya bukan tugas dan tanggung jawab PPK melainkan tugas PPS.
Saat ditanya kenapa dia ikut mengambil dana ke KIP kalau memang bukan tugasnya, Abu Bakar menjawab karena PPK yang lain telah mengambilnya.
Disini dugaan korupsi jelas sudah terjadi karena item pengadaan makan siang tidak mungkin dilaksanakan lagi mengingat kegiatan bimtek sudah selesai.
Untuk diketahui dalam RKA yang beredar, besaran dana pengadaan makan siang peserta bimtek berkisar RP.30.000 per-peserta, untuk kecamatan Simpang Ulim jumlah peserta 531 orang tidak termasuk tamu undangan dan panitia pelaksana, jika 531 X 30.000 keluar jumlah Rp.15.930.000.
Akan tetapi, jelang berita ini ditayangkan, Abu Bakar mengaku telah menyalurkan semua uang transport dan uang saku perpeserta bimtek, Abu juga mengaku dana yang plotkan untuk pembelian makan siang peserta sudah disalurkan dalam bentuk tunai.
Menurutnya, untuk uang transport hari pelantikan dan bimtek disalurkan Rp.200.000 per-peserta, sedangkan uang makan siang disalurkan Rp.25.000 per-peserta, sedangkan dana untuk bimtek yang dikelolanya semua Rp.120.000.000.
"semua sudah saya salurkan melalui PPS " kata Abu Bakar
Sedangkan sejumlah KPPS di Kecamatan Darul Aman hingga kamis 1 Februari 2024, Ali mengaku belum menerima uang saku dan uang transport baik untuk kegiatan pelantikan maupun kegiatan bimtek, akan tetapi mereka mengaku ada disediakan makan siang dihari pelaksanaan bimtek.
"Kalau makan siang kami ada dapat waktu bimtek, yang belum dikasih uang transport dan uang saku" akui Ali.
Lain lagi cerita di kecamatan Ranto Peureulak, semua KPPS baru diserahkan uang transport minggu 4/2/24, itupun diserahkan cuma Rp. 100.000. Setelah sebelum dana sempat diendapkan selama berhari-hari.
Anggota PPK Ranto Peureulak M.akbar rafsan jani yang dikonfirmasi membantah dana transport peserta bimtek diserahkan Rp. 100.000 perpeserta.
Menurut M Akbar, uang transport diberikan perpeserta bimtek Rp. 200.000, hanya saja M Akbar membenarkan terlambat disalurkan karena sedang sibuk mengurus distribusi logistik pemilu.
Berbeda dengan kecamatan pante Bidari, Ketua PPK Kecamatan Pante Bidari Dansyahrial mengaku nasi yang disediakan untuk peserta bimtek KPPS tidak mencapai Rp.30.000 seperti yang tertulis dalam RKA yang beredar.
Dijelaskan, nasi yang disediakan untuk peserta bimtek adalah nasi bungkus biasa dengan lauk bervariasi harga Rp.15.000.
"Mungkin RKA yang beredar itu termuat anggaran taksiran untuk pelaksanaan bimtek." Katanya.
Ia mengaku sejauh ini pelaksanaan bimtek dalam wilayahnya berlangsung aman dan tertip tanpa ada komplain dari 525 KPPS yang yang menjadi peserta.
Sementara sejumlah KPPS di beberapa kecamatan lainnya mengaku tidak mendapat uang transport saat acara pelantikan. Maka patut kita pertanyakan, jika dana transport ini ada disediakan, lalu siapa yang menggelapkan uang yang nilainya mencapai milyaran rupiah?, tentu saja yang bisa menjawab pertanyaan ini adalah pihak penegak hukum.
Selanjutnya, pada tahapan pelaksanaan bimtek KPPS kecurigaan seluruh peserta di semua kecamatan semakin bertambah, terutama terkait besaran uang transportasi peserta yang jumlahnya bervariasi dan diprediksi jauh dari nilai yang tertera dalam RKA, misalnya untuk uang transport ada yang diberikan Rp.50 ribu, Rp150 ribu dan ada yang diberikan Rp.200.000, ditambah lagi penyediaan makan siang dan snack yang tidak sesuai harga.
Bersambung ke bagian 4
Postingan
